Selasa, 08 Februari 2022

Ketua DPD RI Minta Aturan Baru Perjalanan Luar Negeri Tidak Membingungkan

JAKARTA - Ketua DPD RI AA, LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kebijakan
perjalanan keluar negeri  tidak membingungkan. 

Menurutnya, peraturan baru harus
dipersiapkan matang dan tidak bersifat
kebijakan tutup-buka.

"Idealnya kebijakan yang dibuat tidak tumpang tindih dan tidak mudah berganti. Harus melalui kajian matang sehingga tidak menjadi bumerang bagi sektor kesehatan nasional," ujar LaNyalla, Selasa (8/2/2022).

Dalam Surat Edarannya yang mulai berlaku 3 Februari, Kementerian Perhubungan menetapkan WNI dan WNA pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan tujuan wisata hanya bisa melalui tiga bandara, yaitu Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Hang Nadim, Batam, dan Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang.

"Cara mendeteksi bahwa tujuan perjalanan mereka untuk wisata, bisnis atau bahkan mengunjungi keluarga, ini agak repot juga. Perlu monitor ekstra agar tidak dimanfaatkan," katanya.

Belum lagi, lanjut LaNyalla, soal karantina yang sempat menimbulkan masalah. Seperti yang diungkap oleh Menparekraf Sandiaga Uno, beberapa hari lalu.

"Seperti apa kesiapan fasilitas karantina yang memadai di tiga tempat itu, tentu perlu dipikirkan. Lalu pengawasannya sejauh mana. Karena faktanya masih ada beberapa celah kelemahan yang merugikan pelaku perjalanan dan nama baik Indonesia," ujar dia lagi.

Secara keseluruhan, semua WNI dan WNA yang hendak melakukan perjalanan luar negeri harus mengikuti ketentuan dan persyaratan protokol kesehatan yang berlaku. 

Seperti menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin Covid-19 dosis lengkap minimal 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan masuk ke wilayah Indonesia.

Harus juga memiliki hasil negatif tes real-time PCR dari negara atau wilayah asal. Sampel tes diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Pada intinya kita tidak bisa menutup diri dari dunia luar. Namun kita harus 
mampu meminimalisir penularan dengan  skrining ketat, karantina dan identifikasi varian serta pelacakan kontak erat untuk pelaku perjalanan internasional. Bahkan persyaratan perjalanan dalam negeri juga harus diperketat lagi," tuturnya.(*)

Kembangkan Model Bisnis Baru, Menteri Johnny Dorong Pers Adaptasi Teknologi Digital dan Khalayak

JAKARTA - Kemajuan dan disrupsi teknologi yang terjadi selama pandemi Covid-19, akan terus memengaruhi proses bisnis industri media konvensional dan media mainstream Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johhny G. Plate menyatakan di era digital, kemajuan teknologi berupa big data, artificial intelligence, dan metaverse dapat memperkaya kebutuhan data serta analisis untuk produksi dan distribusi konten industri media.

"Orientasi industri media yang baik akan tercermin dari jurnalisme yang berkualitas berbasiskan data, analisis dan pendekatan teoritis yang memadai," ujarnya dalam Konvensi Nasional HPN 2022: Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan, yang berlangsung secara hibrida dari Phinisi Room Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).

Menurut Menkominfo dunia terus didorong untuk melakukan transformasi digital di tengah berbagai keterbatasan yang timbul akibat pandemi Covid-19. Hal itu juga penting dilakukan insan pers agar bisa menemukan model bisnis baru media.

“Perubahan besar yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi digital menjadi orientasi, sekaligus solusi yang dapat menembus keterbatasan, memperluas perspektif dan jangkauan. Sekaligus mempercepat proses di berbagai lini kehidupan, tentunya termasuk di industri media,” jelasnya.

Mengutip laporan The New York Times, Menteri Johnny menyatakan hampir sepertiga konten yang diterbitkan jurnalis Bloomberg News dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau robot reporter. Hasil kerja itu memudahkan jurnalis berfokus pada konten yang berdasarkan riset serta data humanisme yang kuat.

“Selain itu, The Huffington Post, juga telah memanfaatkan big data sejak tahun 2014 yang lalu untuk mengoptimalisasi konten, mengautentikasi komentar, memastikan efektivitas iklan, mengatur penempatan iklan hingga membuat personalisasi pasif,” jelasnya.

Dengan demikian, artikel tersebut akan lebih optimal dibaca lebih banyak khalayak dalam waktu yang relatif lebih singkat. “Ini studi dari Reuteurs Institute. Salah satu praktik sederhananya, big data digunakan untuk menentukan timing yang paling tepat, untuk menerbitkan satu artikel maupun platform apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam menyebarkan artikel tersebut,” tutur Menkominfo.

Menteri Johnny juga menjelaskan perkembangan metaverse yang memungkinkan kemunculan model bisnis baru industri media. Sebagai gambaran, Menkominfo menyatakan pada tahun 2003 telah muncul platform second life, yakni komunitas virtual online yang memungkinkan pengguna membuat avatar dan berinteraksi di dunia virtual.

Dalam platform itu, menurut Menteri Johnny hadir The Second Life Environment, yaitu surat kabar online yang memungkinkan pemilik dan pembuat bisnis virtual untuk mengiklankan layanan atau produk mereka kepada konsumen di dalam platform second life.

“Hal ini dilakukan melalui pembelian tempat iklan yang dapat diubah menjadi artikel dan siaran pers, di mana pendapatan dan akan diperoleh melalui pembayaran yang dilakukan via papan iklan yang terdapat di sport virtual perusahaan dengan mata uang yang berlaku pada platform tersebut,” tuturnya.

Adaptasi Khalayak

Menkominfo menyatakan saat ini terjadi pergeseran konsumsi media di kalangan masyarakat selama satu dekade terakhir. Kondisi itu terlihat dari tren penurunan konsumsi media konvensional dari tahun 2011 sampai tahun 2021.

“Konsumsi media cetak turun sekitar 50%, media televisi sekitar 24%, radio sekitar 19%. Di sisi yang lain, media berbasis desktop mengalami peningkatan konsumsi sebesar 20%, dan bahkan media berbasis seluler naik sebesar lebih dari 460%. Ini menurut catatan dari bandwith, record, and risky time tahun 2021,” ungkapnya.

Sementara di sektor produksi, sebanyak 75% eksekutif perusahaan global bidang komunikasi, jurnalisme, dan media massa menunjukkan adanya kebutuhan untuk berinovasi yang lebih tinggi dari sebelumnya.

“Sebagai salah satu industri yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 dan disrupsi teknologi digital, 86% dari para eksekutif tersebut percaya bahwa untuk bersaing di dunia yang serba digital dibutuhkan strategi bisnis yang memposisikan audiens serta pelanggan sebagai mitra kerja,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny menyatakan, pertumbuhan arus data yang juga semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan identifikasi, serta menyasar khlayak dengan lebih akurat. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan memudahkan perusahaan untuk membangun personalisasi produk, serta layanan bagi audiens yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

“Saat ini di Indonesia pun kita melakukan roll out dan deployment 5G untuk merespons munculnya beragam teknologi, serta media digital yang baru misalnya metaverse, cloud computing, yang akan semakin mendorong pergerseran produksi maupun konsumsi di bidang komunikasi jurnalisme dan media,” tuturnya.

Menkominfo menegaskan, pada tahun 2019 lalu tercatat layanan yang digunakan oleh setiap layanan 5G hanya berkisar sekitar 11,7 Gigabyte. Proyeksi pada tahun 2028 mendatang akan meningkat sampai dengan 725% atau sekitar 84,83 Gigabyte setiap bulan.

“Pada masa tersebut diprediksikan pula layanan informatif, inovatif dan kreatif yang berbentuk audio visual baik berupa video berkualitas tinggi, augmented reality, virtual reality dan lainnya akan mendominasi 90% data berbasis teknologi 5G,” tandasnya.

Meski tidak bisa hadir secara fisik lantaran berbagai kendala yang ada, Menteri Johnny mengharapkan kehadiran virtual tidak mengurangi dukungan dan kolaborasi seluruh pihak dalam membangun industri pers nasional yang lebih hebat.

“Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik di Kendari hari ini, tetapi kehadiran virtual tidak sedikitpun mengurangi nilai dan dukungan untuk membangun industri pers nasional yang lebih hebat. Saya juga ingin menyapa dan menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2022, Dirgahayu Dewan Pers, Dirgahayu PWI, Dirgahayu seluruh ekosistem pers nasional kita,” ujarnya.

Dalam webinar yang diikuti oleh pekerja media nasional, secara daring dan luring itu, hadir pula Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh; Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari; Chief of Executive (CEO) Ayo Media Network, Roberto Arieza Martin Purba; Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto; CEO Tribunnetwork, Dahlan Dahi; serta Manajer Produksi Radio Suara Surabaya, Edi Prasetyo.

KAROLOG POLDA BANTEN BERKOORDINASI DENGAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG SERANG

Serang - Kepala Biro Logistik Polda Banten berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di kantor KPKNL Serang pada Selasa (08/02).

Karolog Polda Banten Kombes Pol Chiko Ardwiatto diterima dengan baik oleh Kepala Kanwil KPKNL Serang Pembina Tk 1  Laili Chairani dalam kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Kabagpal Rolog Polda Banten Akbp Ermayadi dan Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama KPKNL Penata Muda Tingkat 1 Rizqon Zidni Amalana.

“Maksud kunjungan ini adalah untuk membina kerja yang lebih efektif antara Biro Logistik Polda Banten dengan KPKNL Serang” ucapn Chiko Ardwiatto

“Tadi kita membahas tentang kendala kendala dalam kerjasama antara Polda Banten dan KPKNL Serang, kita juga meminta KPKNL  untuk Proaktif bersama- bersama melakukan kegiatan penghapusan kendaraan dinas Polda Banten antara lain pengajuan penetapan status pengunaan, jadwal penilaian dan persetujuan penjualan” tutupnya.

Menkominfo: Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media

JAKARTA - Koeksistensi dan fair level of playing field menjadi perhatian Pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri media. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu juga menjadi perhatian dalam merespons kehadiran teknologi digital seperti augmented reality, virtual reality, metaverse, artificial intelligence, serta 5G. Selain penyiapan regulasi, Menteri Johnny juga mendorong media lebih berdaya dan bisa memberdayakan masyarakat.

"Salah satu tujuannya untuk menjembatani orientasi bisnis serta jurnalistik, agar kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan secara optimal, selain itu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," tuturnya dalam Konvensi Nasional HPN 2022: Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan, yang berlangsung secara hibrida dari Phinisi Room Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).

Menurut Menkominfo, saat ini di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memadai untuk mendukung mengantisipasi perkembangan teknologi digital. "Saya meng-quote beberapa regulasi. Pertama, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini sedang yuridisial review di Mahkamah Konstitusi. Namun, dari sisi subtansi dapat saya sampaikan bahwa pengesahan UU tersebut mempercepat proses big data, cloud computing, digitalisasi media broadcasting, dan media penyiaran," jelasnya.

Melalui regulasi yang ada, Menteri Johnny menyatakan konten informasi yang disiarkan jurnalis dapat terdigitalisasi. Kondisi itu membuat cakupan penyebaran lebih luas dan kualitas siaran menjadi lebih baik.

"Indonesia, juga memiliki regulasi penanganan konten digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dan berbagai perubahannya. Ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat," jelasnya.

Meskipun demikian, Menkominfo menyatakan akan terus berupaya mendorong regulasi yang bisa menjaga hubungan antara media massa, publisher rights dan platform digital serta koeksistensi ekosistem media di Indonesia. "Pada Hari Pers tahun 2021 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar mengkaji regulasi yang memungkinkan terciptanya konvergensi dan level playing field yang adil di ruang digital antara media konvensional dan media-media baru, the new comer, over-the-top," ungkapnya.

Menteri Johnny menjelaskan, saat ini pemerintah akan terus mengkaji payung hukum yang sesuai substansi dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas. Selain itu juga mengatur tanggung jawab platform digital dengan memperhatikan draft usulan publisher rights yang disampaikan oleh Dewan Pers dan Task Force Media Sustainibility. "Bentuk payung hukum tentu akan kita sesuaikan dengan ruang regulasi yang ada, apakah dalam format undang-undang atau dalam format lainnya seperti PP," tandasnya.

Menurut Menkominfo, penyusunan payung regulasi publisher rights telah mengacu pada benchmark negara-negara lain. Menteri Johnny menjelaskan ada beberapa negara seperti Australia ataupun Kanada, yang telah terlebih dahulu mempunyai regulasi sejenis. "Sekali lagi saya menekankan bahwa Kominfo akan melakukan atau mengambil langkah-langkah koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait untuk menyusun beragam regulasi, merespons tuntutan perkembangan digital khususnya," jelasnya.

Bahkan, dalam pembahasan regulasi mengenai publisher rights, Menkominfo menyatakan dukungan mengenai publisher rights bertujuan untuk menunjang konvergensi industri media di Indonesia. "Dengan berbagai dukungan regulasi dan kebijakan, Kominfo berharap pers dapat senantiasa meningkatkan kualitasnya guna mencerdaskan, sekaligus menjaga persatuan bangsa kita," harapnya.

Mengutip salah satu penulis dan pengajar Amerika Serikat, Mark Twain, Menteri Johnny menyatakan hanya ada dua hal yang membawa terang ke seluruh penjuru dunia, matahari di atas langit dan pers di muka bumi. "Saya juga berharap agar diskusi pada sesi hari ini dapat menghasilkan ide-ide konkret tumbuh kembang media massa di tengah disrupsi digital yang tak terhindarkan ini menuju media yang berdaya dan media yang memberdayakan," harapnya. 

Turut hadir dalam webinar yakni Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh; Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari; Chief of Executive (CEO) Ayo Media Network, Roberto Arieza Martin Purba; Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto; CEO Tribunnetwork, Dahlan Dahi; serta Manajer Produksi Radio Suara Surabaya, Edi Prasetyo.**

SKS 19 : Solusi Masalah Melalui Sosial Enterprise

JAKARTA - Jakarta Islamic Centre kembali menghadirkan program unggulannya Sharing Knowledge Series (SKS) sesi ketiga jilid 19 bersama DR. Rina Uswatun Hasanah dan Putri Mega Desiana. Rina membuka sambutannya dengan epic di Radio JIC yang tayang setiap hari Senin pukul 10 pagi (8/2).

Dalam sambutannya, sapaan akrab Rina Uswah membahas isu menyelesaikan masalah dengan usaha sosial, mengingat aktifitas warga Jakarta yang memiliki keterbatasan akibat pandemi covid 19 yang saat ini masih tinggi, yang mengharuskan warga Jakarta untuk karantina secara mandiri.    

“Sebagaimana tagline kota Jakarta, yaitu kota Kolaborasi, maka salah satu upaya kami adalah melakukan pengkajian melalui program SKS yang tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai media berbagi pengetahuan ditengah keterbatasan aktivitas warga, akibat pandemi covid 19 yang saat ini masih di tengah tengah kita” Ujar Rina yang saat ini menjabat sebagai kepala subdivisi Pengkajian JIC. 

Untuk itu lanjut Rina kami akan berusaha memberikan materi yang aktual dan berbobot, dengan narasumber yang expert di bidangnya dalam setiap pekan dengan membahas masalah masalah sosial untuk dijadikan refrensi dan acuan masyarakat khususnya dalam pengkajian islam. 

“Entrepreneurship zaman sekarang bisa berbasis offline atau online, keduanya bisa dianggap sebagai amal shaleh. Kerena keduanya bisa menyediakan pendapatan kepada individu, menawarkan kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan. Dimana kemiskinan adalah salah atu dari persoalan sosial. Dengan begitu entrepreneurship juga bisa mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dan individu serta akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara individu dengan tuhannya” pungkasnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Narasumber SKS kali ini, Putri Mega Desiana yang merupakan praktisi ekonomi  mengatakan “Usaha sosial merupakan bentuk kegiatan usaha yang unik dan memberikan dampak sosial tinggi karena berwirausaha adalah kunci utama yang harus didukung dengan network dan kerjasama, tentu dengan modal ulet dan pantang menyerah yang akhirnya akan dapat tumbuh dan kemudian berkembang” ujar Putri yang juga merupakan dosen Universitas Indonesia. 

Diakhir pembahasannya Rina memberikan Quote "Tidak ada kerugian sedikitpun bagi seseorang yang melakukan perubahan positif untuk lingkungannya. Karena perduli itu bukan sekedar materi, namun memberikan jalan dan cara juga merupakan solusi"Tutupnya.

Sabtu, 05 Februari 2022

Ahmad Muzani: Perayaan HUT Sederhana, Semarak Prabowo Presiden, Gerindra Menang Tetap Tinggi

Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-14 pada Minggu (6/2/2022) besok. Perayaan ulang tahun Gerindra kali ini dilakukan dengan sederhana. Hal itu disebabkan karena Indonesia saat ini sedang mengalami lonjakan Covid-19 gelombang ketiga varian Omicron. Sehingga, aktivitas pergerakan, mobilisasi, dan berkerumun harus dihindari. 

Meski demikian, Sekjen Partai Gerindra Ahamd Muzani meminta seluruh pengurus serta kader Gerindra dari tingkat pusat hingga daerah untuk tidak menyusutkan semangat dalam rangka menyambut ulang tahun partai. Semarak ulang tahun Gerindra harus dirayakan dengan semangat yang tak henti untuk mewujudkan Prabowo Presiden, Gerindra Menang pada Pemilu 2024. 

"Perayaan ulang tahun Partai Gerindra kali ini berbeda dengan biasanya. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab mengapa kami merayakan ulang tahun partai yang kami cintai ini dengan sederhana. Harus ada pembatasan-pembatasan pergerakan, mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Hal itu dalam rangka membantu pemerintah menekan laju penyebaran virus Covid-19," jelas Muzani. 

"Namun demikian, semarak serta semangat menyambut usia Partai Gerindra ke-14 tahun harus tetap tinggi. Pemasangam baliho, bendera serta baner-baner Partai Gerindra dan Ketua Umum Prabowo Subianto harus tersebar di setiap pemukiman dan jalan-jalan umum. Itu sebagai tanda bahwa kita tetap bersyukur karena rakyat masih percaya kepada Gerindra sampai detik ini," imbuhnya. 

Muzani mengatakan, perayaan ulang tahun Gerindra yang ke-14 akan dilakukan dengan tumpengan, sekaligus memanjatkan doa kepada Allah Tuhan YME agar keberkahan dan ridho-Nya selalu menyertai dalam setiap kerja-kerja politik Partai Gerindra. 

"Merayakan ulang tahun Partai Gerindra dengan tumpengan adalah wujud syukur kami kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, sehingga partai ini bisa menjadi besar. Tak lupa juga kami terus menguatkan barisan, soliditas, dan semangat juang demi mewujudkan cita-cita partai Gerindra yakni Prabowo Presiden, Gerindra Menang, dan cita-cita itu bisa terwujud pada pemilihan umum 2024," jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu. 

Diulang tahun kali ini, Gerindra juga berkomitmen untuk menjadi partai yang modern serta digandrungi kaum milenial. Salah satu cara utama untuk mewujdukan itu adalah dengan melakukan pendidikan politik yang baik. Sehingga kaderisasi demi kaderisasi terus dilakukan Partai Gerindra agar partai ini semakin disukai dan seiringan dengan kehendak rakyat. 

"Pak Prabowo menyadari bahwa sebuah gerakan organisasi partai politik pada akhirnya akan digemari apabila itu senada dengan kehendak rakyat. Modernisasi partai telah menjadi komitmen Ketua Umum kami sejak partai ini berdiri dengan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik tanpa henti. Sehingga Partai Gerindra akan terus eksis sepanjang Republik Indonesia berdiri," ujar Muzani.

Selain itu, kata Muzani, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, Partai Gerindra di hari ulang tahun ini akan membagikan sembako, santunan kepada anak yatim, serta pelaksanaan vaksinasi booster.

"Dengan kegiatan ini harapannya, Indonesia dapat segera bebas dari bahaya Covid-19 varian Omicron. Dan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas seperti biasa, sehingga aktivitas dan gairah ekonomi rakyat kembali bangkit," tutup Sekjen Partai Gerindra itu.

Pidato Harlah NU ke-96 di NTT, Gus Yahya Ungkap Alasan NU Dukung IKN di Balikpapan

LABUAN BAJO-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil atau Gus Yahya menyampaikan sikap tegasnya mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) yang diberi nama Kota Nusantara. Hal itu lantaran kebijakan itu mempunyai visi yang sejalan dengan NU, yakni untuk membangun peradaban umat. Karena itulah,  NU akan menjadi bagian dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut.

"Nahdlatul Ulama ingin ikut serta menjadi bagian dari pembangunan ibu kota negara yang baru karena NU ingin menghidupi semangat untuk ikut serta membangun peradaban,” kata Gus Yahya dalam sambutan saat Harlah NU ke-96 di Labuan Bajo NTT, Sabtu, (5/2/2022).

Dalam rabgkaian acara di Labuan Bajo, hadir secara virtual Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun yang hadir secara langsung diantaranya Guberbur NTT Victor B Laiskodat, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, serta jajaran PBNU, PWNU NTT, dan PCNU se NTT.

Gus Yahya lalu menjelaskan, kenapa penyelenggaraan harlah NU ke-96 ini dilakukan di empat lokasi di Indonesia dan salah satunya adalah di Balikpapan. Pertama, karena ingin menghadirkan Nahdlatul Ulama untuk ambil bagian dari pembangunan IKN

"Balikpapan dipilih karena kita tahu bahwa Presiden dengan dukungan sebagian besar stakeholder bangsa ini ingin membangun satu Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur,” ujar Gus Yahya.

Maka dari itu, lanjut Gus Yahya,  penting bagi NU hadir di Kalimantan Timur, hadir di Balikpapan dan di ibu kota negara yang baru. 

"Karena untuk membangun peradaban, kita harus mulai dengan semangat ikut serta membangun masa depan,” lanjutnya.

Sementara  Gus Yahya Labuan Bajo dijadikan lokasi selanjutnya untuk penyelenggaraan harlah NU ke-96 ini, lanjut Gus Yahya,  adalah karena NTT mempunyai potensi kekayaan maritim yang lsangat besar dan uar biasa. Dan itu merupakan modal utama dari pembangunan peradaban umat di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan.

"Watak peradaban nusantara adalah maritim, peradaban kita adalah masyarakat dengan karakter maritim. Ini adalah modal dasar yang sangat berharga bagi kita semua,” terang Gus Yahya. (*)

KKP Hentikan Penambangan Pasir Laut Ilegal di Perairan Pulau Rupat

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengambil langkah tegas terhadap praktik pengelolaan ruang laut yang di...